Sinyal Pengusaha Ikuti Program PPS

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II sudah dibuka sejak 1 Januari 2022 dan berlangsung hingga Juni 2022. Kalangan pengusaha akan mengikuti program wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan.

Total nilai harta bersih yang diungkap oleh wajib pajak (WP) telah mencapai Rp 1.043,69 miliar atau Rp 1,04 triliun. Harta bersih ini merupakan akumulasi dari pengungkapan harta oleh 2.078 WP, per Minggu (9/1).

“Menurut saya kalau yang ngerti (tentang aturan pajak) mereka harus ikut. Kalau yang ngerti ya,” ujar Suryadi selaku Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Fiskal dan Publik, Minggu (9/1). Sebab menurutnya, program Tax Amnesty Jilid II ini sangat berkaitan dengan berbagai hal.

Pertama, sistem perpajakan di Indonesia sudah mulai diperbaiki, tepatnya sejak 2020. Pembenahan sistem perpajakan tersebut rencananya akan benar-benar rampung pada 2023 mendatang. Dengan selesainya sistem itu nantinya pemerintah akan lebih mudah melacak tagihan pajak setiap wajib pajak.

Dengan demikian, apabila wajib pajak tidak memanfaatkan PPS tahun ini, maka tunggakan mereka tetap akan terlacak oleh pemerintah di tahun 2023 mendatang, sekaligus dengan dendanya.

“Nanti akan selesai 2023 ya. Nah kalau sistem sudah selesai semua itu kita susah bergerak. Itu semua ketahuan. Pake bank mana aja itu nanti ketahuan. Kalau tanpa bank mau belanja transfer miliaran itu sudah pasti ketahuan,” ujarnya.

Kedua, pemerintah juga berencana untuk menjadikan NIK sebagai NPWP. Apabila sistem ini sudah berjalan, maka setiap kali wajib pajak melakukan belanja atau transaksi, semua tagihan pajaknya akan langsung otomatis masuk meskipun dalam transaksi tidak mencantumkan NPWP.

Ketiga, Indonesia juga sudah menandatangani komitmen Automatic Exchange of Information (AEoI). Yaitu pertukaran data wajib pajak antar negara. Sehingga apabila wajib pajak menyimpan aset di negera lain, data tersebut akan dikirimkan ke pemerintah Indonesia. “Jadi sekarang udah enggak bisa lari. Di luar negeri punya rekening pun ketahuan. Kelacak,” ujarnya.

Seperti diketahui, kebijakan PPS ini hanya akan berlangsung selama 6 bulan yaitu mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Pemerintah pun mendorong para wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya agar memanfaatkan fasilitas PPS tersebut.

Dilansir dari Kumparan.com