Content: / /

Terder Proyek Kontruksi Paling Banyak Dilaporkan Ke KPPU

Ekbis

12 Juni 2017
Terder Proyek Kontruksi Paling Banyak Dilaporkan Ke KPPU

Dari sejumlah 384 perkara yang dilaporkan ke  Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya mulai tahun 2000 hingga awal Juni 2017. Sebanyk 245 merupakan perkara tender, dan 55 perkara non tender, dan 8 perkara mengenai merger perusahaan.
"Total nilai tender yang menjadi obyek penanganan perkara di KPPU hingga yahun 2017 adalah sekitar Rp. 33,2T dan USD 1 M," ungkap Aru Armando, Kepala KPPU KPD Surabaya, disela Pemaparan Kinerja Penegakan Hukum dan Kebijakan KPPU, minggu  lalu.

Sedangkan perbandingan perkara yang ditangani KPPU 25 persen dari sektor jasa konstruksi, masing masing 5 persen dari sektor jasa migas, alat kesehatan, dan peternakan atau pertanian. Melihat kasus yang dilaporkan itu, berarti perlu ada keterbukaan pada pelaksanaan tender proyek pemerintah.

Menurut Aru Armando semua proyek itu ditenderkan. Untuk yang nilainya kecil cukup penunjukkan. Pelaksana lelan, perlu harus lebih hati-hati, agar tidak ada permainan lelang, dan penawaran harga jangan sampai bocor.

Dari putusan KPPU yang diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, diketahui bahwa 60 putusan dibatalkan, dan 84 putusan menguatkan putusan KPPU. Atau 58% dimenangkan ditingkat Pengadilan Negeri (PN).

"Dari putusan KPPU atau PN yang diajukan Kasasi, diketahui bahwa 35 Kalah dan 92 Menang. Atau 72% dimenangkan di tingkat Kasasi Mahkama Agung," paparnya.

Dari putusan KPPU atau MA yang diajukan Peninjauan Kembali, diketahui bahwa 2 kalah dan 26 menang. Berarti 93% dimenangkan ditingkat Peninjauan Kembali di MA.

"Pembayaran denda persaingan, hingga bulan Mei 2017, jumlah piutang denda telah mencapai Rp. 579 Milyar dan telah dieksekusi sebesar Rp. 302,8 Milyar," terangnya.

Menurut Aru, kebijakan Pemerintah dapat menjadi sumber dari lahirnya praktek Monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Terjadi apabila, substansi pengaturan mengabaikan persaingan sehat sehingga menyebabkan pelaku usaha tertentu terdorong melakukan praktek monopoli yang bermuara pada Mahalnya Harga dan langkanya pasokan.

"KPPU mendorong agar Pemerintah menjadikan prinsip persaingan usaha yang sehat sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundangan di sektor ekonomi," ungkapnya.

Dalam upaya mendorong agar prinsip persaingan usaha semakin menjadi nilai-nilai yang dipahami dan diimplementasikan oleh stakeholder, KPPU memiliki beberapa program yang terus dikembangkan.

"Program tersebut telah menjadi bagian dari RPJMN dengan menjadi sub bagian dari pengarusutamaan revolusi mental," kata Aru.

Beberapa program yang saat ini terus dikembangkan KPPU adalah :

1. Program Kepatuhan Pelaku Usaha (Compliance Programme), yakni program pelaku usaha agar perilakunya selaras dengan UU No 5 Tahun 1999.

2. Menjadikan persaingan usaha sebagai bagian dari materi perkuliahan di tingkat sarjana.

3. Melakukan sosialisasi penggunaan daftar Periksa Kebijakan (Competition Checklist) kepada seluruh sektor regulator dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. (zainuddin)

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com