Content: / /

Pemprov Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Berikan THR Tepat Waktu

Ekbis

05 Juni 2017
Pemprov Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Berikan THR Tepat Waktu

Setiadjit (kanan).

Transmigrasi (Disnakertrans) telah menyiapkan sanksi untuk perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu. Sesuai aturan, THR keagamaan wajib dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya.

Plt Kepala Disnakertrans Jatim, Setiadjit mengatakan apabila ada perusahaan yang terlambat membayarkan THR maka akan dikenakan denda 5 persen dari nilai total THR. Denda tersebut harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

“Dalam surat edaran Gubernur disebutkan kalau ada perusahaan yang belum membayarkan THR sampai batas kurang dari tujuh hari, maka pemerintah akan mengumumkan melalui media massa. Saya harapkan seluruh perusahaan bisa memberikan THR sebelum batas waktu  yang ditentukan,” tuturnya, Kamis (1/6) kemarin.

Ia percaya perusahaan di Jawa Timur dapat menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang THR dengan baik. Selain menghindari sanksi, memberikan THR tepat waktu juga untuk menghindari aksi demo yang dapat mengganggu produktifitas kerja.

Lebih lanjut, Setiajit menjelaskan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur perihal THR Keagamaan sudah dikirim kepada Bupati/Walikota se Jawa Timur. Dalam surat edaran itu, ditegaskan pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan pada pekerja yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.  “Surat edaran itu seiring dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 6 Tahun 2016,” ujarnya.

Perhitungan besaran THR yang diberikan seperti bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan atau lebih diberikan sebesar 1 bulan/upah. Sedangkan, bagi pekerja  yang masa kerjanya diatas satu bulan kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proposional sesuai dengan masa kerja.

“Jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan itu yang merupakan kesepakatan pengusaha dengan pekerjanya, maka harus dibayarkan sesuai dengan PKB . Selain itu, kalau ada perusahaan atau pengusaha yang kurang mengerti perhitungan THR, maka bisa langsung ke posko pengaduan THR yang ada di kantor Disnakertrans Jatim,” tandasnya. (jnr/zainuddin).

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com