Content: / /

KADIN : Pelabuhan di Probolinggo Bisa Dibuat Pelabuhan Bidang Energi

Pelabuhan

24 Agustus 2017
KADIN : Pelabuhan di Probolinggo Bisa Dibuat Pelabuhan Bidang Energi

Dr Ir Jamhadi, MBA

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi pemerintah daerah (Pemda) pertama dan satu-satunya yang memperoleh izin dari Pemerintah Pusat untuk mengelola pelabuhan. Izin ini resmi berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Terminal Baru Pelabuhan Probolinggo antara Kementerian Perhubungan dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara, yang merupakan BUMD milik Pemprov Jatim. Melalui KSP ini, Pemprov Jatim secara resmi mengelola sepenuhnya Terminal baru Probolinggo.

Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan, keberadaan Pelabuhan Baru Probolinggo dapat menekan ongkos transportasi hingga 32%. Hal tersebut menguntungkan perusahaan-perusahaan yang berada di Probolinggo dan sekitarnya. Dan kegiatan bongkar muat tidak hanya dilakukan di Surabaya, juga bisa di Probolinggo.

Sementara itu, Dr Ir Jamhadi, MBA, selaku Tim Ahli Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur di bawah pimpinan La Nyalla Mattalitti menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, pelabuhan itu akan menjadi generate perbaikan income atau menjadi trigger peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar Tapal Kuda.

Apalagi, kata Jamhadi, dengan banyaknya industri di kawasan Probolinggo, untuk melengkapi pelabuhan yang ada di Jawa Timur. “Dimungkinkan disana dibuat pelabuhan untuk bidang energi sehingga bisa merangsang dan menyokong kawasan industri yang ada,” kata Jamhadi.

Jamhadi menilai, pengelolaan pelabuhan di Probolinggo itu sudah sesuai dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan tol laut. Hal itu akan menjadikan Jawa Timur sebagai cikal bakal transportasi tol laut yang dapat meningkatkan nilai ekonomi. Hal itu juga tidak lepas dari keberadaan 26 kantor perwakilan dagang (KPD) Jawa Timur yang tersebar di berbagai provinsi di Jawa Timur.

“Selama ini, kapal-kapal barang yang berangkat dari Jawa Timur ke beberapa provinsi berisi barang, tapi saat kembali ke Jawa Timur dalam keadaan kosong. Maka itu, adanya tol laut ini bisa mengoptimalkan keberadaan kapal. Misal saat antar barang ke Maluku, saat kembali ke Jawa Timur bisa membawa sumber daya alam Maluku seperti cengkeh, ikan atau pala,” jelas Jamhadi.

Jamhadi mengatakan, perdagangan antar pulau merupakan titik awal meningkatnya transportasi laut. Diharapkan, ada jadwal rutin pemberangkatan kapal dari Jawa Timur menuju ke KPD yang tersebar di beberapa provinsi. “Kalau itu bisa terlaksana, maka logistik cost lebih kompetitif dan Jatim bisa bersaing,” ujar Jamhadi, selaku CEO Tata Bumi Raya Group ini.

Dia pun memandang, ke depan Jawa Timur bukan satu-satunya provinsi yang bisa mengelola pelabuhan. Karena Undang Undang memungkinkan swasta mengelola Pelabuhan.

“Pelabuhan itu sekarang bukan lagi harus dikuasai BUMN atau BUMD, tetapi harus terbuka bagi swasta untuk memiliki Pelabuhan swasta. Aturan itu sudah tertuang dalam UU Pelayaran no 17 tahun 2008,” jelasnya. (*)

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com