Content: / /

Ini Solusi Kenaikan UMK dari KADIN Jatim

Info Kadin

30 Oktober 2017
Ini Solusi Kenaikan UMK dari KADIN Jatim

Dr Ir Jamhadi, MBA saat diskusi bersama utusan Presiden Jokowi di Four Point Hotel Surabaya

Pro dan kontra terhadap penetapan upah minimum Kabupaten/Kota atau disingkat UMK seakan menjadi tradisi di tiap akhir tahun. Meski sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, namun aturan itu belum cukup efektif untuk meredam gejolak menjelang dan pasca penetapan UMK, khususnya di Jawa Timur (Jatim).

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memahami adanya kenaikan UMK untuk pekerja tiap tahun sebesar inflasi plus pertumbuhan ekonomi, namun harus dibarengi dengan peningkatan produktifitas kerja.

Tim Ahli KADIN Jatim yang juga Ketua KADIN Surabaya, Dr Ir Jamhadi, MBA menjelaskan, saat ini, Daya Saing Produktifitas Pekerja Indonesia menduduki peringkat 5 ASEAN, sedangkan tuntutan upah pekerja terus naik lebih tinggi dari ketentuan yang ditetapkan.

Hal tersebut dirasa menyulitkan semua pihak, karena kurangnya pemahaman dari pekerja bahwa dengan adanya kenaikan upah pasti dibarengi dengan kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Dan lagi, daya saing pekerja dan produk industri dalam negeri bertambah berat. Akibatnya, daya beli pekerja juga semakin menurun, walaupun UMK naik.

Oleh karena itu, Jamhadi memiliki solusi penyelesaian terhadap masalah UMK tersebut. Pertama, sebut Jamhadi, yaitu Indonesia harus punya Productivity Center. Kedua, keberadaan sentra-sentra Industri terutama area industrial estat harus dilengkapi dengan sarana permukiman bagi para pekerja, yang memenuhi secara kuantitas, kualitas dan harga sewa yang terjangkau.

Janang lupa, kata Jamhadi, dilengkapi dengan kantin/cafetaria. Apabila sarana tersebut dilengkapi, maka hal tersebut akan membuat KHL (Kebutuhan Hidup Layak) yg merupakan komponen utama dari tuntutan pekerja bisa efisien dan kenaikan upah menjadi tidak terlalu tinggi.

Selain itu, bisa membantu mengurangi kemacetan dan kesemrawutan. Sarana Permukiman dimaksud bisa berupa rumah susun sewa, dengan harga low cost. Ketersediaan transportasi massal juga tidak bisa ditunda lagi, untuk meringankan living cost pekerja.

Menurut Jamhadi, di setiap kabupaten/kota telah tersedia BLK (Balai Latihan Kerja), maka fasilitas bisa dioptimalkan penggunaannya dengan buka 24 jam, mengikuti ritme kerja para tenaga kerja.

“Pelatih yang disiapkan oleh BLK merupakan kombinasi dari PNS, konsultan produktifitas, serta praktisi-praktisi yang berasal dari pelaku industri-industri besar di Jawa Timur, seperti expert, manager dan supervisor-supervisor yang kompeten untuk memberikan pelatihan sehingga tercipta desain produktifitas sesuai yang kita harapkan,” ujar Jamhadi.

Sebagai informasi tambahan, apabila menggunakan formula yang sudah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015), upah minimum tahun 2017 hanya naik 8,71 %. Dengan kata lain, besarnya kenaikan upah 2018 masih jauh dari layak.

Itulah sebabnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut agar upah minimum tahun 2018 naik sebesar Rp 675.000. "Buruh seluruh Asia Pasifik menyuarakan kampanye upah +50. Naikkan upah minimum 2018 senilai USD50," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Sabtu (7/10/2017) lalu.

Berikut ini adalah nilai UMK se-Jawa Timur tahun 2018 jika menggunakan PP No 78 Tahun 2015 :

  1. Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2017 naik sebesar Rp 3.296.212,50, naik Rp 287.100.11 menjadi Rp 3.583.312.61
  2. Upah Minimum Kabupaten Gresik, sebesar Rp 3.293.505,25 naik sebesar Rp 286.864.31 menjadi Rp 3.580.369.56
  3. Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo, sebesar Rp 3.290.800,00 naik sebesar Rp 286.628.68 menjadi Rp 3.577.428.68
  4. Upah Minimum Kabupaten Pasuruan, sebesar Rp.3.288.093,75 naik sebesar Rp 286.392.97 menjadi Rp 3.574.486.72
  5. Upah Minimum Kabupaten Mojokerto, sebesar Rp.3.279.975,00 naik sebesar Rp 285.685.82 menjadi Rp 3.565.660.82
  6. Upah Minimum Kabupaten Malang, sebesar Rp.2.368.510,00 naik sebesar Rp 206.297.22 menjadi Rp 2.574.807.22
  7. Upah Minimum Kota Malang, sebesar Rp.2.272.167,50 naik sebesar Rp 197.905.79 menjadi Rp 2.470.073.29
  8. Upah Minimum Kota Batu, sebesar Rp.2.193.167,50 naik sebesar Rp 191.024.89 menjadi Rp 2.384.192.39
  9. Upah Minimum Kabupaten Jombang, sebesar Rp.2.082.730,00 naik sebesar Rp 181.405.78 menjadi Rp 2.264.135.78
  10. Upah Minimum Kabupaten Tuban, sebesar Rp.1.901.952,50 naik sebesar Rp165.660.06 menjadi Rp 2.067.612.56
  11. Upah Minimum Kabupaten Pasuruan, sebesar Rp.1.901.952,50 naik sebesar Rp165.660.06 menjadi Rp 2.067.612.56
  12. Upah Minimum Kabupaten Probolinggo, sebesar Rp.1.879.220,00 naik sebesar Rp 163.680.06 menjadi Rp 2.042.900.06
  13. Upah Minimum Kabupaten Jember, sebesar Rp.1.763.392,50 naik sebesar Rp 153.591.49 menjadi Rp 1.916.983.99
  14. Upah Minimum Kota Mojokerto, sebesar Rp.1.735.247,50 naik sebesar Rp 151.140.06 menjadi Rp 1.886.387.56
  15. Upah Minimum Kota Probolinggo, sebesar Rp.1.735.247,50 naik sebesar Rp 151.140.06 menjadi Rp 1.886.387.56
  16. Upah Minimum Kabupaten Banyuwangi, sebesar Rp.1.730.917,50 naik sebesar Rp 150.762.91 menjadi Rp 1.881.680.41
  17. Upah Minimum Kabupaten Lamongan, sebesar Rp.1.702.772,50 naik sebesar Rp 148.311.48 menjadi Rp 1.851.083.98
  18. Upah Minimum Kota Kediri, sebesar Rp.1.617.255,00 naik sebesar Rp 140.862.91 menjadi Rp 1.758.117.91
  19. Upah Minimum Kabupaten Bojonegoro, sebesar Rp.1.582.615,00 naik sebesar Rp 137.845.77 menjadi Rp 1.720.460.77
  20. Upah Minimum Kabupaten Kediri, sebesar Rp.1.576.120,00 naik sebesar Rp 137.280.05 menjadi Rp 1.713.400.05
  21. Upah Minimum Kabupaten Lumajang, sebesar Rp.1.555.552,00 naik sebesar Rp 135.488.58 menjadi Rp 1.691.040.58
  22. Upah Minimum Kabupaten Tulungagung, sebesar Rp.1.537.150,00 naik sebesar Rp 133.885.77 menjadi Rp 1.671.035.77
  23. Upah Minimum Kabupaten Bondowoso, sebesar Rp.1.533.902,50 naik sebesar Rp 133.602.05 menjadi Rp 1.667.505.41
  24. Upah Minimum Kabupaten Bangkalan, sebesar Rp.1.530.655,00 naik sebesar Rp 133.037.19 menjadi Rp 1.663.975.05
  25. Upah Minimum Kabupaten Nganjuk, sebesar Rp.1.527.407,50 naik sebesar Rp 133.037.19 menjadi Rp 1.660.444.69
  26. Upah Minimum Kota Blitar, sebesar Rp.1.520.912,50 naik sebesar Rp 132.471.48 menjadi Rp 1.653.383.98
  27. Upah Minimum Kabupaten Sumenep, sebesar Rp.1.513.335,00 naik sebesar Rp 131.811.48 menjadi Rp 1.645.146.48
  28. Upah Minimum Kota Madiun, sebesar Rp.1.509.005,00 naik sebesar Rp 131.434.34 menjadi Rp 1.640.439.34
  29. Upah Minimum Kabupaten Blitar, sebesar Rp.1.509.005,00 naik sebesar Rp 131.434.34 menjadi Rp 1.640.439.34
  30. Upah Minimum Kabupaten Sampang, sebesar Rp.1.501.427,50 naik sebesar Rp 130.774.34 menjadi Rp 1.632.201.84
  31. Upah Minimum Kabupaten Situbondo, sebesar Rp.1.487.355,00 naik sebesar Rp 129.548.62 menjadi Rp 1.616.903.62
  32. Upah Minimum Kabupaten Pamekasan, sebesar Rp.1.461.375,00 naik sebesar Rp 127.285.76 menjadi Rp 1.588.660.76
  33. Upah Minimum Kabupaten Madiun, sebesar Rp.1.450.550,00 naik sebesar Rp 126.342.91 menjadi Rp 1.576.892.91
  34. Upah Minimum Kabupaten Ngawi, sebesar Rp.1.444.055,00 naik sebesar Rp 125.777.19 menjadi Rp 1.569.832.19
  35. Upah Minimum Kabupaten Ponorogo, sebesar Rp.1.388.847,50 naik sebesar Rp 120.968.62 menjadi Rp 1.509.816.12
  36. Upah Minimum Kabupaten Pacitan, sebesar Rp.1.388.847,50 naik sebesar Rp 120.968.62 menjadi Rp 1.509.816.12
  37. Upah Minimum Kabupaten Trenggalek, sebesar Rp.1.388.847,50 naik sebesar Rp 120.968.62 menjadi Rp 1.509.816.12
  38. Upah Minimum Kabupaten Magetan, sebesar Rp.1.388.847,50 naik sebesar Rp 120.968.62 menjadi Rp 1.509.816.12. (*)

 

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com