Content: / /

Gubernur Kukuhkan Dr. Wahid Wahyudi MT Sebagai Pjs Wali Kota Malang

Fashion

17 Februari 2018
Gubernur Kukuhkan Dr. Wahid Wahyudi MT Sebagai Pjs Wali Kota Malang

Gubernur Jatim Dr. H Soekarwo bersama forkompimda.(zainuddin).

Gubernur Jatim Kukuhkan Empat Pjs Kepala Daerah


Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengukuhkan empat penjabat sementara (Pjs) bupati walikota di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (14/2/2018). Pengukuhan Pjs dilakukan karena keempat kepala daerah sedang menjalani cuti untuk mengikuti kampanye Pilkada Tahun 2018.


Adapun empat kepala daerah yang dimaksud yakni Bupati Tulungagung, Bupati Jombang, Wali Kota Malang dan Walikota Kediri digantikan oleh Pjs dari lingkungan Pemprov Jatim.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, SE digantikan Pjs Dr. H. Jarianto, MSi - Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim. Bupati Jombang Nyono Suharli digantikan oleh Setiadjit, SH, MM yang saat ini menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.


Wali Kota Malang Mochamad Anton digantikan oleh Dr. Ir. Wahid Wahyudi, MT - Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Prov. Jatim. Walikota Kediri  Abdullah Abu Bakar, SE digantikan Dr. Ir. Djumadi, MMT yang saat ini sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangaan dan Aset Daerah Prov. Jatim.


Dalam sambutannya, Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim meminta kepada Pjs yang telah dikukuhkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di daerahnya masing-masing. Salah satu caranya yakni bersilaturahmi dan berkoordinasi dengan forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat.


“Yang kita inginkan suasana aman dan nyaman. Untuk itu, komunikasi jadi bagian penting dalam menjaga suasana aman dan nyaman,” jelas orang nomor satu di Jatim.


Selain itu, Pjs harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rutin di pemerintah daerah dan membantu kelancaran pelaksanaan pilgub dan pemilukada di daerah masing-masing.
Dalam pelaksanaan pemilukada serentak, Pakde Karwo meminta agar Pjs dapat menjaga netralitasnya dan ASN.


Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Sumarsono, MDM menjelaskan, Penjabat sementara dikukukan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Jabatan empat Pjs yang dikukuhkan hari ini berlaku mulai tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018.


Sebagai Pjs, lanjutnya, memiliki tiga tugas utama yang harus dijalankan. Antara lain pertama, memastikan pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik.


Dijelaskan, Pjs harus bisa menjalankan fungsi 31 urusan pemerintahan di kabupaten/kota. Bupati/walikota definitif maupun Pjs sama prinsip kewenangannya. Karena itu, semua harus berjalan sebagaimana ketika dipimpin kepala daerah definitif.


“Artinya SKPD tetap jalan, masyarakat tidak perlu ragu-ragu. Pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu, pembangunan tetap berjalan, dan fungsi sosial harus tetap berjalan,” ujarnya.


Kedua, memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya. Pjs perlu membangun komunikasi dan koordinasi dengan forkopimda. “Jangan sampai masyarakat resah,” pintanya.


Ketiga, Pjs memastikan bahwa penyelenggaraan pemilukada serentak berjalan dengan aman, nyaman dan damai. Selain itu juga dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilukada.


“Yang paling penting adalah netralitas. Karena Pjs harus bisa berdiri di atas kepentingan semua pasangan calon dan menjaga agar jangan sampai birokrasi terlibat dalam politik praktis,” tegasnya.


Mengenai netralitas pada ASN, Pjs diperbolehkan memberikan sanksi atas pelanggaran netralitas di kabupaten.(zainuddin).

 

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com