Content: / /

Gelar Musda, REI Jawa Timur akan Bahas Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Properti

25 Agustus 2017
Gelar Musda, REI Jawa Timur akan Bahas Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap

Mirza Muttaqien didampingi beberapa DewanPengurus REI Jawa Timur sedang memaparkan tentang tema Musda XIV REI Jawa Timur

Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Timur akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) ke XIV pada 29-30 Agustus 2017 di Shangri La Hotel Surabaya. Dalam agenda itu, akan dibahas sejumlah isu strategis tentang perumahan khususnya penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

Panitia Musda REI Jawa Timur XIV, Mirza Muttaqien menjelaskan, isu penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap sengaja diangkat karena REI Jawa Timur ingin mencari solusi terhadap permasalahan ini, karena selama ini belum mendapat perhatian dari Pemerintah.

“Selama ini, Perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya banyak yang membiayai masyarakat berpenghasilan tetap. Karena itu, REI Jawa Timur perlu membahas masalah tersebut di Musda, sehingga menghasilkan rekomendasi ke Pemerintah untuk bisa menjadi regulasi,” katanya.

Dia mengatakan, masyarakat berpenghasilan tidak tetap sebenarnya punya kemampuan untuk mengajukan perumahan, tapi dari penilaian pihak Perbankan kadang dianggap kurang bankable. Padahal, masyarakat berhak dan layak mendapat perumahan dengan standar limgkungan yang layak.

“Kami akan mengupayakan bagaimana masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap bisa mendapat rumah. Tapi, semua tergantung niat pemerintah. Kalau pemerintah setengah hati, maka pengembang bisa saja jual rumah biasa,” ungkapnya.

Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Nur Wahid menambahkan, sekitar 60%-70% masyarakat Indonesia ialah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan berpenghasilan tidak tetap.

“Secara financial mereka feasible atau  layak untuk diberikan akses perbankan. Tapi, di Perbankan mereka tidak bankable. Usulan kami, pemerintah atau Bank Indonesia membuat regulasi untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap agar dapat perumahan,” ujarnya.

Rata-rata, masyarakat berpenghasilan tidak tetap tersebut merupakan pengusaha usaha kecil menengah (UKM). Namun, untuk bisa mengakses KPR, biasanya harus punya SIUP atau NPWP.

“Nah mereka untuk mengurus itu tidak mau. Akhirnya mereka memilih kontrak rumah di dekat lokasi jualannya. Ini jadi dampak sosial yang besar. Ini persoalan serius yang perlu diperhatikan Pemerintah,” kata Nur Wahid, yang akan maju jadi calon Ketua DPD REI Jawa Timur.

Pengurus REI Jawa Timur, Yanto ikut menjelaskan, bahwa jika membahas regulasi, tentunya Pemerintah harus memperhatikan kepentingan rakyatnya khususnya juga untuk regulasi masyarakat berpenghasilan tidak tetap agar dapat akses KPR.

“Memang penghasilan itu merupakan hak preogratif Tuham. Pemerintah tidak ada keberpihakan terhadap penghasilan. Namun, yang perlu mendapat perhatian ialah regulasi yang bisa memihak kepada rakyatnya,” katanya. (*)

 Penulis : Junaidi

Email : ptms40@gmail.com

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com