Content: / /

DPRD Surabaya akan Bentuk Tim untuk Susun Raperda Ekonomi Kreatif

Keuangan

13 Januari 2017
DPRD Surabaya akan Bentuk Tim untuk Susun Raperda Ekonomi Kreatif

Moch Mahmud bersama dengan Pengurus KADIN dan SCCF, PWI, dan ICCN

Langkah Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Surabaya dan Surabaya Creative City Forum (SCCF) dengan mengusulkan agar Kota Surabaya memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Ekonomi Kreatif tampaknya akan berjalan dengan lancar. Sebab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menyambut baik usulan tersebut.

Dalam paparannya di Diskusi Surabaya Creative City yang diselenggarakan Surabaya Creative City Forum (SCCF) pada Rabu 11 Januari 2017 di Gedung Wiyata Universitas 17 Agustus (Untag) 1945 Surabaya, Ketua Badan Pembuat Perda dari DPRD Kota Surabaya, Moch Mahmud S. Sos, M.Si, meminta agar draf usulan Perda Ekonomi Kreatif segera disampaikan ke DPRD Kota Surabaya, untuk kemudian akan dikaji dan dirumuskan oleh tim legislasi.

Menurut Mahmud, ada 2 pihak yang bisa mengusulkan rancangan Perda untuk disampaikan ke DPRD Kota Surabaya. Pertama, Walikota Surabaya punya gagasan Perda, lalu drafnya dikirim ke DPRD Surabaya, termasuk juga pasal-pasal dalam Perda itu Walikota yang membuatnya. Setelah draft itu masuk ke DPRD Surabaya, akan dibuat panitia khusus.

Kedua, DPRD Surabaya punya kesempatan untuk membuat Perda Inisiatif. Perda ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berkepentingan untuk membuat peraturan di Surabaya. Masyarakat itu bisa berasal dari KADIN dan SCCF.

Mahmud meminta agar draf Perda Inisiatif itu bisa dimasukkan ke DPRD sebelum November. Semua anggaran sudah disiapkan oleh DPRD Surabaya yang diambil dari Anggaran Penerimaan dan Belanda Daerah (APBD).

Apakah telat untuk mengusulkan Perda ? Menjawab itu, Mahmud menjelaskan bahwa usulan Perda Ekonomi Kreatif bisa disusun pada tahun 2017 ini karena masih ada peluang pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017.

“Ini peluang yang bisa dimanfaatkan oleh KADIN dan SCCF. Setelah Perda itu disahkan, seluruh kegiatan terkait ekonomi kreatif bisa difasilitasi. Baik tempat dan anggarannya. Ketika membahas anggaran, setiap tahun ada di dinas-dinas terkait. Tapi, kalau ingin mengajukan anggaran kegiatan di tahun berikutnya, pada Juni-Agustus sudah disusun programnya untuk dimasukkan ke APBD 2017,” jelas Mahmud.

Selain Perda Ekonomi Kreatif, Mahmud juga menanggapi tentang Perda tentang Corporate Social Responsibility (CSR). “Ketika saya ditakdirkan menjadi ketua badan legislasi, ada Perda tentang CSR yang kami inisiasi. CSR digunakan untuk lingkungan pabrik, bukan untuk promosi produk perusahaan yang mengeluarkan CSR,” tegasnya.

“Mestinya CSR dimanfaatkan untuk lingkungan di sekitar pabrik. Misalkan membangun jalan, jembatam, atau lainnya. Selama ini tidak ada aturan seperti itu, sehingga perusahaan itu bebas memanfaatkan CSR-nya. Kami juga ada Perda perlindungan tenaga kerja lokal. Di dalamnya ada pasal yang menyebutkan jika tenaga lokal harus direkrut. Jika dia tidak ahli, maka pabrik harus menyediakan pelatihan dulu sebelum pabriknya beroperasi,” jelas Mahmud.

Selain itu, Mahmud juga menyampaikan kabar baik bagi pelaku industri kreatif di Kota Surabaya. Nantinya, semua pelaku industri kreatif bisa memanfaatkan sarana di Balai Pemuda.

“Mereka diberi ruang gerak yang bebas untuk mengembangkan industri kreatifnya. Tidak cuma seni pertunjukan, disitu juga ada lapak produk UMKM yang terintegrasi dengan ruang pertunjukkan dan pameran. Sekarang masih tahap pengerjaan,” katanya. (*)

 

Tinggalkan Komentar

www.kadinsurabaya.or.id adalah website resmi Kadin Surabaya

ketua Kadin Surabaya

Facebook

Office

Address:
Kompleks Ruko Manyar Megah Indah RMI Blok C-25 Jl. Ngagel Jaya Selatan
Surabaya 60284

Phone:
031-5043733, 5043569

Fax:
031-5026120

Email:
kadinsurabaya@yahoo.com